Sat, 25 Oct 2014
Home » News » 2013-05-23 10:51

Stabilisasi Kedelai Andalkan Impor

Bulog berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam mengamankan harga dan penyaluran kedelai.

SETELAH sekian lama dipangkas kewenangannya pascakesepa-katan Indonesia dan IMF pada 1997, Perum Bulog kembali dipercaya untuk mengelola komoditas pangan nonberas. Hal itu diresmikan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2013 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai.

Meski demikian. Menteri Pertanian Suswono mengatakan saat ini Perum Bulog masih dapat mengandalkan impor kedelai untuk stabilisasi harga kedelai. Pasalnya, jumlah produksi kedelai di dalam negeri masih belum memadai untuk diserap Bulog. "Yang jelas kedelai dominan kita masih impor. Tentu saja importasi ini menjadi andalan Bulog," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin.

Suswono menuturkan, apabila target swasembada kedelai pada 2014 tercapai. Bulog akan mulai menyerap kedelai lokal. Meski begitu, peluang impor tetap dibuka jika terjadi kekurangan pasokan domestik.

Dalam menanggapi hal itu. Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny Kusbini mengatakan seharusnya penunjukan Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga kedelai dilakukan sejak lama. Amanat undang-undang menegaskan bahwa segala hal yangmenyangkut hajat hidup orang banyak semestinya diatur oleh negara. "Penunjukan Bulog itu tepat sekali," katanya.

Benny menyarankan agar Bulog bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) lain untuk mengurus kedelai. Misalnya dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Sinergi itu, menurutnya, pentingmengingat Bulog juga menjadi stabilisator untuk komoditas beras. Baru-baru ini, Bulog telah pula ditunjuk untuk mengamankan distribusi dan harga daging di pasar meski belum ada keputusan resmi.

Prioritas tugas

Benny melanjutkan, Bulog ke depannya perlu merumus-kan prioritas tugas yang harus diselesaikan segera. Pertama, mengidentifikasi pasar dan potensi dalam negeri. Hal itu penting untuk dijadikan acuan guna menghitung kekurangan yang akan ditambal dari impor. Selanjutnya, Bulog harus menetapkan besaran harga patokan pembelian kedelai. "Perlu dipastikan apakahusulan harga Rp7.000 berada di tingkat petani, atau harga di tingkat konsumen. Harga ini sebaiknya ditetapkan per zona wilayah," tandas Benny.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kedelai Andre Vincent Wenas justru mempertanyakan kewenangan Bulog itu. Menurutnya, perlu dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengamanan harga dan "pengamanan penyaluran. "Apakah jika ada fluktuasi harga, Bulog mau menanggung kerugian? Bagaimana pertanggungjawaban direksinya?"

Di sisi lain, Andre juga mempertanyakan kewenangan Bulog yang dapat membuat sistem tata niaga baru yang menempatkan Bulog sebagai pemegang monopoli. "Dengan pola perdagangan bebas, di komoditas kedelai telah tercapai suatu mekanisme pasar yang sangat efisien."

Namun, Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan Bulog tidak akan mengambil seluruh kebutuhan kedelai nasional untuk menghindari monopoli. "Jika Bulog bisa memasok 10% dari kebutuhan nasional, per tahun sekitar l!20 ribu ton atau 20 ribu ton per bulan. Kalau itu bisa dipasok dengan baik sudah bisa meredam permainan harga," tandasnya.

Berdasarkan Perpres No 32/2013, selain mengamankan harga. Bulog juga ditugaskan untuk mengamankan pasokan dan distribusi kedelai. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut. Bulog diperbolehkan bermitra dengan BUMN dan/ atau badan usaha lainnya dengan mengikuti tata kelola perusahaan yang baik. Bulog pun diminta berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk pengamanan kedelai.

 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/




HARGA TERTINGGI
  • Kota Surakarta - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9800
  • Kab. Purbalingga - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9540
  • Kab. Banjarnegara - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9530
  • Kab. Banyumas - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9520
  • Kab. Kebumen - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9510
  • Kab. Purworejo - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9500
  • Kab. Wonosobo - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9500
  • Kab. Cilacap - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9500
  • Kota Semarang - Gula Pasir Kristal Putih (kw medium) - 9500
  • Kab. Purbalingga - Minyak Goreng Bimoli Botol 620cc/bt - 9480
HARGA TERENDAH
  • Kota Surakarta - Kacang Hijau - 10000
  • Kota Surakarta - Cabe Besar Keriting - 10000
  • Kota Semarang - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10500
  • Kota Surakarta - Minyak Goreng Bimoli Botol 1 liter - 10500
  • Kab. Purworejo - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10500
  • Kab. Wonosobo - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10500
  • Kab. Banjarnegara - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10500
  • Kab. Cilacap - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10500
  • Kab. Kebumen - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10510
  • Kab. Banyumas - Minyak Goreng Curah (Tanpa Merk) - 10510

Sekretariat TPPH Jateng Jl. Imam Bardjo no.4 - Semarang
Telp/Fax: (024) 8310246 email: info@tpph-jateng.go.id
develop by GIT SOLUTION